BANDUNGASIA.com : Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih kursi terbanyak di Jawa Barat, dan di Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu menjadikan kadernya mulai digadang-gadang sebagai calon Bupati Bekasi pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Meski ada 6 nama kader Gerindra yang dijagokan untuk pengganti almarhum Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang meninggal dunia dalam perawatan di ICU RS Siloam Tangerang, Banten, pada Ahad (11/7/2021) pukul 21.30 WIB. Sebelumnya Eka menjabat Wabup Bekasi mendampingi Bupati Neneng Hasanah Yasin tersandung kasus Opersi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait proses perizin mega proyek Meikarta pada tahun 2018.
Bersama Eka Supriatmaja, Neneng dilantik sebagai Bupati dan Wabup Bekasi untuk periode 2017-2022, setelah Neneng di tahan KPK, Eka menduduki kursi orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, namun ia dipanggil Allah SWT, kemudian di akhir masa jabatannya, Menteri Dalam Negeri menunjuk Dani Ramdan menjadi Pj Bupati Bekasi hingga kini.
Sebagai pemenang Pileg meraih 11 kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, beredar 6 nama kader Gerindra yang dijagokan untuk Pemilihan Bupati Bekasi. Dari 6 nama, diprakirakan nama Sayahrir yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat teratas dalam bursa Cabup Bekasi.
Syahrir terpilih dan peraih suara terbanyak untuk DPRD Jabar dari daerah pemilihan Jabar IX (Kabupaten Bekasi), Syahrir juga merupakan wakil rakyat tiga periode ini memiliki sepak terjang akar rumput, menjadi sosok yang cukup dikenal dekat dengan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Rekan Sayhrir di DPRD Jabar yang juga satu dapil, Irpan Haeroni masuk bursa Cabup Bekasi.
Sedangkan dua orang lagi dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yakni BN Holik Qodratullah yang notabennya sebagai Ketua DPRD, dan Aria Dwi Nugraha selaku Ketua DPC Partai Gerindra.
Untuk dua nama kader yang bakal diusung menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, merupakan anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Obon Tabroni dan Putih Sari, turut digadang-gadang.
Obo Tabrani yang dikenal banyak pemilih dari kalangan buruh, namun dengan beredarnya surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang instruksi dan sanksi terhadap Obon akan semakin sulit baginya untuk ikut dalam kontestan Pilbup Bekasi.
Sanksi tersebut ditandatangani Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH, dan Sekretaris Jenderal FSPMI Sabilar Rosyad, SH, diketauhi Ketua Majelis Nasional FSPMI Ir. H. Said Iqbal, ME, di Jakarta, pada 22 Februari 2023 dengan nomor: 00962/Org/DPPFSPMI/II/2023.
Dalam lampiran surat tersebut, termuat hal: Intruksi dan Sanksi Organisasi kepada Obon Tabroni, Deputi Presiden DPP FSPMI dan Jajaran FSPMI se-Indonesia.
Isi surat tersebut;
Sesuai dengan Putusan RATIN DPP FSPMI Yang Diperluas pada tanggal 21 Februari 2023,
maka Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan
ini menyampaikan hasil Putusan RATIN DPP FSPMI sebagai berikut:
a. Me-nonaktifkan Obon Tabroni dari kepengurusan DPP FSPMI Periode 2021-2026;
b. Tidak boleh mengatasnamakan jabatan selaku Deputi Presiden DPP FSPMI atau sebagai Kader FSPMI untuk kepentingan Partai Politik selain Partai Buruh;
c. Tidak boleh membawa atau menggunakan simbol-simbol/atribut FSPMI untuk kegiatan Partai Politik selain Partai Buruh;
d. Tidak boleh melakukan konsolidasi atau mengerahkan PILAR FSPMI (Garda Metal, Jamkeswatch, dll) untuk segala kegiatan Partai Politik selain Partai Buruh pada Pemilu Legislatif dan Pilkada Bekasi tahun 2024.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka diinstruksikan kepada seluruh jajaran FSPMI (MN FSPMI, DPP FSPMI, PP SPA, DPW FSPMI, KC FSPMI, PC SPA, PUK SPA, dan seluruh anggota FSPMI) untuk:
1. Tidak memilih Obon Tabroni sebagai Calon Anggota DPR RI pada Pemilu 14 Februari
2024, sebagai calon dari Partai Politik diluar Partai Buruh;
2. Tidak memilih Obon Tabroni sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bulan September 2024;
3. Tidak boleh menerima telepon/berkomunikasi dengan Obon Tabroni yang berhubungan dengan kepentingan Partai Politik selain Partai Buruh.
Godok Cabup
Ketua Bapilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ahmad Firmansyah, tidak menepis keenam nama di atas masuk dalam penggodokan bursa Cabup Bekasi.
“Ya bisa jadi ada kemungkinan enam nama itu yang dimunculkan. Karena kita prioritaskan kader terbaik,” kata Ahmad Firmansyah dikutip dari media online Radar Bekasi, Selasa 28 Februari 2023.
“Kita nggak akan pusing untuk nentuin siapa yang bakal dapat rekomendasi dari DPP. Untuk Pilkada memang belum kita konsepin, atau kita gambaran secara gamblangnya. Cuma memang kalau secara personil atau figur, tokoh maupun kader, kita punya kader-kader yang berprestasi,” sambungnya.
Sebenarnya untuk wacana survei nama yang bakal diusung pada Pilkada 2024, sudah mulai dibahas di internal partainya. Hanya saja dirinya belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan survei tersebut.
“Kalau survei memang ada wacana juga untuk calon-calon yang bakal diusung di Pilkada. Cuma nanti itu kebijakan DPC, sekarang baru wacana saja,” jelasnya.
Pastinya kata Firmansyah, untuk melancarkan langkah partainya mengusung kader internal di Pilkada Bekasi. Terlebih dulu harus memenuhi kuota kursi 20 persen kursi legislatif di t2024, agar bisa mengusung calon bupati maupun wakil bupati dari internal kader sendiri. Misalkan alokasi kursi 55, berarti harus meraih 13 kursi legislatif. Namun apabila raihan kursi di bawah 20 persen harus menjalin koalisi.
“Kita optimis bisa 20 persen, sehingga bisa mengusung kader sendiri tanpa koalisi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha menuturkan, sampai hari ini seluruh kader Partai Gerindra semuanya mempunyai kesempatan untuk maju di Pilkada Bekasi. Oleh karena itu partainya tidak akan kekurangan figur yang bakal diusung pada Pilkada Bekasi.
“Jadi banyak stoknya kalau di Gerindra. Kita belum merucutkan soal masalah Pilkada,” tuturnya.
Nanti dirinya menyampaikan, DPC Partai Gerindra akan melakukan penjaringan kaitan masalah orientasi di Pilkada 2024. Hasilnya itu akan dilaporkan ke DPP. “Saya berkeyakinan DPP bakal minta banyak penjelasan dari DPP, karena lebih paham kultur karakteristik. Nanti DPP yang akan memutuskan. Saya akan memprioritaskan kader di internal,” jelasnya.(rdr/rls)