BANDUNGASIA.com : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. Syahrir, SE., M.IPol, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jawa Barat untuk sigap mengantisipasi potensi bencana banjir, dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir, dengan langkah antisipatif agar bencana banjir dan longsor di Jawa Barat tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
“Pentingnya kesiapsiagaan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda), BPBD dalam menghadapi potensi bencana banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat, di saat memasuki musim penghujan meningkatkan langkah antisipasi bencana banjir maupun longsor,” kata Syahrir dalam keterangannya kepada awak media di Bandung, Ahad (2/11/2025).
Syahrir, yang juga Anggota Komisi I DPRD Jabar (Bidang Pemerintahan), menekankan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir merupakan siklus yang seharusnya sudah dapat diprediksi, sehingga Pemda wajib memiliki rencana penanganan yang komprehensif.
“Kami minta Pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk tidak berlarut-larut dan segera mengambil langkah penanganan dari hulu hingga hilir. Saat ini sudah memasuki musim penghujan, bahkan hujan yang terjadi tergolong ekstrim,” ungkapnya.
Penyediaan Logistik
Syahrir juga menyoroti pentingnya penyediaan logistik yang memadai, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya, serta memastikan lokasi pengungsian aman dan layak huni.
“Ketika bencana terjadi, kecepatan pertolongan dan penyaluran logistik darurat adalah hal yang paling krusial untuk menyelamatkan dan meringankan beban warga,” ucap Syahrir.
Lebih lanjut anggota Fraksi Gerindra ini menambahkan koordinasi yang baik antara BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya harus terjalin tanpa hambatan agar bantuan dan penanganan infrastruktur dapat berjalan efektif.
Sebagaimana diketahui, Syahrir aktif memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak banjir, di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, sebagai bentuk kepedulian dan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Seruan Kesiapsiagaan
Lewat statemenny, Syahrir memperkuat seruan untuk anggota DPRD Jabar lainnya meminta keseriusan Pemda dalam penanganan bencana.
Syahrir juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama saat musim penghujan dengan curah hujan tinggi.
“Masyarakat harus senantiasa memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari pihak berwenang. Penting untuk memastikan saluran air di lingkungan sekitar bersih dan tidak tersumbat sampah, karena budaya hidup bersih dan menjaga lingkungan sangat berperan dalam pencegahan banjir. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak dan kerugian akibat banjir,” ujarnya.
Di samping itu, Syahrir meminta seluruh BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat bergerak proaktif dalam mitigasi, dan berada dalam status siaga penuh dan meningkatkan langkah antisipasi bencana banjir, tidak hanya reaktif setelah bencana terjadi, untuk meminimalisir dampak kerugian jiwa dan materi.
Menurutnya, penetapan status siaga darurat bencana oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus direspons secara nyata oleh seluruh BPBD dengan memperkuat kesiapsiagaan operasional.
Dikatakannya, BPBD meningkatkan sosialisasi peta dan risiko bencana, serta secara aktif menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
Ia juga meminta BPBD menyiagakan peralatan pendukung penanggulangan bencana, termasuk alat berat yang harus siap beroperasi 24 jam.
“BPBD adalah garda terdepan. Mereka harus memastikan personel, peralatan, dan logistik berada dalam kondisi siap 24 jam. Ini adalah kunci agar respons di lapangan tidak terlambat ketika banjir dan bencana hidrometeorologi lain datang,” papar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini.
Dilansir dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak bulan Oktober hingga awal November 2025 ini, sedikitnya telah terjadi 47 kejadian banjir di Jawa Barat, meliputi wilayah, 13 kecamatan berdampak langsung pada 11.096 jiwa di Kabupaten Bekasi. Sedangkan banjir Kota Bekasi meliputi 15 titik lokasi tersebar di 5 kecamatan.
Kemudian sejumlah daerah yang mengalami banjir dan longsor di Jawa Barat, diantaranya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, dan Kabupaten Karawang.
“Sebagai wakil rakyat, saya mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan siap menghadapi potensi banjir. Kami juga meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak banjir,” kata Syahrir.
Syahrir menambahkan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi, telah terdampak banjir. Ia meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengambil tindakan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir maupun longsor. Kami juga harus meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi potensi banjir ini,” kata Syahrir.
Zero Victim
Selain mengimbau masyarakat untuk siaga menghadapi potensi banjir, Syahrir menekankan langkah antisipatif agar bencana banjir dan longsor di Jawa Barat tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
Karena itu, Syahrir menekankan pentingnya kesiapsiagaan BPBD dan Pemerintah Daerah memprioritaskan langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak banjir serta mencegah jatuhnya korban jiwa.
“Target utama dari kesiapsiagaan BPBD dan Pemda bukan hanya penanganan setelah bencana, tetapi bagaimana zero victim (nol korban jiwa) dapat tercapai. Ini adalah indikator keberhasilan paling penting dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi,” ungkap Syahrir.
Untuk itu, Syahrir meminta BPBD untuk lebih intensif mengedukasi masyarakat, terutama yang tinggal di zona merah longsor dan banjir, agar memiliki kesadaran dan kemampuan evakuasi mandiri.
“Masyarakat perlu tahu kondisi daerahnya. Kesiapsiagaan individu, seperti menyiapkan tas siaga bencana, dan kesadaran lingkungan, seperti tidak membuang sampah, adalah bagian dari upaya bersama untuk melindungi diri dari risiko korban jiwa,” pungkasnya. (bas)