BANDUNGASIA.com : Senin 14 Juli 2025, seluruh siswa siswi mulai masuk sekolah tahun ajaran baru 2025, juga Sekolah Rakyat mulai melakukan kegiatan belajar mengajar secara serentak 13 Sekolah Rakyat yang ada di 10 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan 13 Sekolah Rakyat yang ada di 10 kabupaten/kota di Jawa Barat siap beroperasi dan melakukan kegiatan belajar mengajar dalam tahun ajaran baru 2025 ini.
“Pemda Provinsi Jabar sinergi dengan Kemensos RI menyiapkan 13 titik sekolah rakyat rintisan. Sebanyak 1.353 siswa telah tercatat sebagai peserta didik di 13 Sekolah Rakyat,” kata Herman Suryatman di sela kunjungan kerja Tim Komisi VIII DPR RI di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI, Kota Bekasi, Jumat (11/7/2025).
Sekda Herman menegaskan komitmen Pemdaprov mendukung realisasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat. 13 Sekolah Rakyat tahap pertama yang sudah siap operasional tersebar di kabupaten dan kota, dengan jumlah murid SD 75 orang, SMP 675 siswa, dan SMA 640 siswa.
Ke – 13 Sekolah Rakyat yang siap melakukan belajar mengajar yakni, Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Kementerian Sosial (Kemensos) Kota Bekasi.
Kemudian di Kota Bogor (Sentra Galih Pakuan), Kabupaten Bogor (Sentra Inten Soeweno), dan Kabupaten Sukabumi (Sentra Phalamarta).
Lalu, di Kabupaten Bandung Barat (Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI), Kabupaten Bandung (kawasan Stadion Si Jalak Harupat), Kota Bandung (Polteksos dan Sentra Wyata Guna).
Selanjutnya di Kabupaten Sumedang (Balai Latihan Kerja Sumedang), Kota Cirebon (SMPN 18 Kota Cirebon), Kota Cimahi (Sentra Abiyoso dan Dinas Sosial Jabar).
Menurut Herman, tugas pemda dalam program Sekolah Rakyat adalah mengidentifikasi calon peserta didik beserta persoalan sosial yang menyertai.
“Karena kan peserta didiknya masyarakat miskin,” sebutnya.
Sementara tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan menjadi domain Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat di Jabar tahap pertama masih memanfaatkan bangunan eksisting, seperti Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI di Kota Bekasi. Namun mendatang, Sekolah Rakyat akan menggunakan bangunan baru.
Pemadaprov telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kemudian 10,5 hektare di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Sementara pemda kabupaten kota turut mengusulkan. Hingga saat ini terdapat dua usulan, yakni eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
Herman berharap. Sekolah Rakyat dapat memutus rantai kemiskinan sehingga anak-anak tidak mampu bisa hidup lebih baik.
Anggaran Sekolah Rakyat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyebut legislatif telah menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat.
“Kami dari Komisi VIII otomatis akan menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat, terutama untuk 100 sekolah se – Indonesia,” ujar Abdul Wachid.
Abdul Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai strategi pemutusan rantai kemiskinan secara sistematis melalui akses pendidikan yang berkualitas,berasrama dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal.
“Kami juga akan siapkan juga anggaran untuk kelanjutan Sekolah Rakyat yang diarahkan Presiden Prabowo dimana per kabupaten/ kota ada satu sekolah rakyat,” katanya.
Dalam kunjungan ini, turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna; Kepala Biro Umum Kemensos, Salahuddin Yahya; Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Herman Koeswara; Kepala STPL Bekasi, Wahyu Dewanto; serta Kepala Sekolah Rakyat. Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Tim Komisi VIII juga meninjau langsung sejumlah fasilitas, ruang guru dan ruang kelas yang akan digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
Optimis
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna, menyampaikan optimis akan pelaksanaan Sekolah Rakyat ini walau diawal masih ada kekurangan, dan mengharapkan masukan dan dukungan dari Komisi VIII DPR dan anggota.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menyatakan pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
“Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” katanya, Selasa (8/7/2025).
Dinas Pendidikan Jabar, tambahnya, akan mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat dengan pendekatan yang adaptif, sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik daerah.
“Kami akan pastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui pendampingan intensif, pelatihan guru serta penguatan kurikulum berbasis konteks sosial siswa,” ujarnya. (buy)