Jalan Kupak-Kapik dan PJU Minim, Anggota DPRD Jabar Desak Perbaikan Infrastruktur Desa Sukadanau Bekasi

BANDUNG, BANDUNGASIA.com : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, secara resmi menerima hasil aspirasi rakyat yang disampaikan langsung oleh Plt Kepala Desa Sukadanau, Rovi Ayattullah, bersama warganya. Aspirasi tuntutan ini menjadi puncak acara Dialog Wakil Rakyat yang digelar di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Ahad (31/5/2026), memuat urgensi perbaikan infrastruktur publik di Desa Sukadanau yang dinilai luput dari perhatian pemerintah.

“Kami telah menerima secara resmi hasil aspirasi rakyat yang disampaikan langsung oleh Plt Kades Sukadanau. Sangat disayangkan wilayah strategis seperti Sukadanau, yang menjadi penyangga kota metropolitan dan pusat manufaktur, justru memiliki dokumen keluhan infrastruktur yang menumpuk akibat luput dari pembangunan yang merata,” papar  Syahrir, dalam keterangannya diterima redaksi, Selasa (2/6/2026).

Dalam dokumen aspirasi tersebut, salah satu poin krusial yang dijabarkan oleh Rovi Ayattullah adalah minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).

PJU merupakan fasilitas vital di sepanjang jalan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan lalu lintas. Kurangnya penerangan di malam hari memicu kekhawatiran pihak pemdes dan warga akan tingginya risiko kecelakaan serta potensi kriminalitas.

“Masalah PJU yang tercantum dalam berkas aspirasi ini menyangkut keselamatan jiwa dan keamanan warga di malam hari. Ini urusan wajib yang harus segera direalisasikan. Saya akan mendesak Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk segera melakukan pengadaan lampu jalan di titik-titik rawan tersebut,” tegas Syahrir.

Selain masalah gelap gulita, tuntutan warga juga menyoroti kondisi jalan rusak parah atau ‘kupak-kapik’ di jalur utama desa. Ironisnya, jalan di depan pabrik baja Garuda—yang dikenal sebagai salah satu yang terbesar—selalu berubah menjadi ‘danau dadakan’ setiap kali hujan turun karena buruknya drainase. Hingga kini, belum ada tindakan nyata dari Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar, maupun pihak swasta.

“Kondisi jalan rusak dan banjir berkepanjangan di depan pabrik baja yang dilaporkan tertulis ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada sinergi. Saya akan berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar, sekaligus memanggil pihak perusahaan melalui skema CSR mereka agar ikut bertanggung jawab memperbaiki akses jalan tersebut,” terang Politisi Gerindra ini.

Padahal, Desa Sukadanau terletak di kawasan yang sangat terurbanisasi dan terintegrasi langsung dengan pusat industri utama Cikarang Barat. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan penyangga Metropolitan Jakarta, pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah ini dinilai oleh Plt Kades Rovi Ayattullah tidak sebanding dengan komitmen pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah daerah.

“Aspirasi yang diperjuangkan oleh Plt Kades Sukadanau dan warga ini tidak akan sekadar menjadi pajangan. Ini menjadi catatan prioritas dan dasar hukum saya untuk dibawa ke rapat paripurna serta pembahasan anggaran. Daerah sekaya Kabupaten Bekasi tidak sepantasnya memiliki infrastruktur yang telantar seperti ini. Kami akan kawal hingga realisasi fisik berjalan,” pungkas Syahrir. (bda)