BANDUNG, BANDUNGASIA.com – Kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto perlu dibaca secara jernih. Jangan buru-buru dianggap sebagai serangan politik. Dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari cara publik menjaga kekuasaan agar tetap sehat, terukur, dan bertanggung jawab.
Presiden tentu boleh ke luar negeri. Bahkan dalam situasi dunia yang semakin keras, Presiden memang perlu hadir di panggung global. Indonesia bukan negara kecil yang cukup menunggu keputusan negara besar. Indonesia adalah negara besar, memiliki pasar besar, sumber daya strategis, posisi geografis penting, dan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.
Karena itu, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai bagian dari diplomasi ofensif. Diplomasi yang tidak pasif. Diplomasi yang bergerak lebih awal, membangun kepercayaan, membuka pasar, mengamankan energi, mencari teknologi, memperkuat pertahanan, dan menaikkan posisi tawar Indonesia.
Namun, pertanyaan publik tetap sah: apa hasilnya? Apa yang dibawa pulang? Apakah kunjungan itu benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat, atau hanya menjadi seremoni elite di panggung internasional?
Di sinilah pentingnya membaca diplomasi Presiden tidak secara sepotong-sepotong. Sepanjang Mei 2026, tiga kota Eropa muncul dalam rangkaian diplomasi ekonomi Indonesia: Wina, Budapest, dan Paris. Dibaca terpisah, ketiganya mungkin terlihat seperti agenda kunjungan biasa. Tetapi dibaca sebagai satu kesatuan, terlihat pola yang lebih besar.
Paris bukan sekadar tujuan kunjungan. Paris adalah fondasi politik dan strategis. Dalam hubungan dengan Prancis, Indonesia sedang membangun kedekatan yang tidak bisa diciptakan hanya lewat satu pertemuan. Prancis adalah salah satu kekuatan utama Eropa dalam pertahanan, teknologi militer, energi, pendidikan, dan infrastruktur. Negara seperti Prancis tidak membuka akses teknologi strategis hanya karena pembeli memiliki uang. Dibutuhkan kepercayaan politik, konsistensi hubungan, dan kedekatan antarpemimpin.
Itulah sebabnya kunjungan berulang ke Paris tidak otomatis bisa dibaca sebagai inefisiensi. Dalam diplomasi strategis, kepercayaan sering kali dibangun secara bertahap. Pertemuan kepala negara membuka ruang yang tidak selalu bisa dibuka oleh pertemuan teknis. Apalagi jika yang dibicarakan bukan hanya perdagangan biasa, melainkan alutsista, industri pertahanan, transisi energi, teknologi, dan investasi jangka panjang.
Wina juga penting. Austria bukan negara yang sering menjadi sorotan publik Indonesia, tetapi Austria memiliki kekuatan dalam manufaktur presisi, mesin industri, otomotif, pengolahan logam, teknologi energi, serta pendidikan vokasi. Bagi Indonesia yang ingin naik kelas dari pengekspor bahan mentah menjadi negara industri, kerja sama dengan negara seperti Austria dapat membuka pintu transfer teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas manufaktur nasional.
Sejumlah laporan menyebut adanya peluang komitmen pendanaan dan kerja sama strategis untuk infrastruktur berkelanjutan, energi hijau, pusat vokasi internasional, serta teknologi manufaktur tingkat lanjut. Jika ini benar-benar direalisasikan, maka Wina bukan hanya menjadi lokasi kunjungan diplomatik, melainkan pintu masuk menuju jaringan industri Eropa Tengah.
Budapest pun tidak kalah penting. Hungaria mungkin bukan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, tetapi negara ini sedang tumbuh sebagai salah satu simpul penting industri baterai kendaraan listrik di Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan besar baterai global membangun kapasitas produksi di sana. Artinya, masuk ke ekosistem Hungaria berarti membuka jalur menuju rantai pasok baterai Eropa.
Bagi Indonesia, ini sangat strategis. Indonesia memiliki posisi besar dalam nikel, salah satu mineral penting dalam rantai pasok baterai global. Tetapi Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan baku. Indonesia harus masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi: pemrosesan, teknologi baterai, manufaktur, riset, pendidikan vokasi, hingga ekosistem kendaraan listrik.
Di titik inilah Paris, Wina, dan Budapest bisa dibaca sebagai satu strategi. Paris mengunci kepercayaan politik dan teknologi strategis. Wina membuka pintu manufaktur presisi dan vokasi industri. Budapest menghubungkan Indonesia dengan ekosistem baterai dan energi hijau Eropa.
Bukan tiga kunjungan yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian diplomasi ekonomi yang berlapis.
Mengapa Eropa penting sekarang? Karena dunia sedang berebut mineral kritis. Amerika Serikat, China, dan Eropa sama-sama membutuhkan pasokan mineral untuk transisi energi, kendaraan listrik, baterai, teknologi pertahanan, dan industri masa depan. Indonesia berada tepat di tengah perebutan itu.
Politik luar negeri bebas-aktif hari ini tidak cukup dimaknai sebagai sikap netral. Bebas-aktif harus berarti Indonesia tidak mengekor Amerika, tidak tunduk kepada China, tidak larut dalam tekanan blok mana pun, tetapi mampu bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan nasional.
Indonesia tidak boleh datang ke dunia sebagai peminta bantuan. Indonesia harus datang sebagai negara yang memiliki komoditas strategis, pasar besar, sumber daya manusia, posisi maritim penting, dan daya tawar geopolitik. Dunia membutuhkan Indonesia, tetapi Indonesia juga harus pandai mengubah kebutuhan dunia itu menjadi investasi, teknologi, lapangan kerja, pasar ekspor, dan kekuatan nasional.
Namun, strategi ini juga tidak boleh dibaca secara naif. Meja diplomasi hari ini jauh lebih rumit daripada sekadar foto jabat tangan antarpemimpin.
Dalam waktu yang berdekatan, Presiden Prabowo juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas kerja sama energi dan isu strategis lainnya. Di satu sisi, ini menunjukkan keberanian Indonesia menjalankan politik bebas-aktif. Di sisi lain, ini adalah langkah yang membutuhkan kehati-hatian tinggi karena Rusia sedang berada dalam tekanan Barat, sementara Prancis adalah bagian penting dari arsitektur keamanan Eropa dan NATO.
Indonesia sedang berjalan di tali yang tipis. Berhubungan dengan Rusia untuk kepentingan energi, tetapi tetap menjaga hubungan strategis dengan Eropa. Dekat dengan China dalam rantai pasok nikel, tetapi tetap membuka ruang bagi Amerika dan Eropa. Inilah realitas negara menengah yang ingin menjadi pemain, bukan sekadar penonton.
Ada pula isu Uni Eropa yang tidak boleh dilupakan, terutama regulasi antideforestasi atau EUDR. Di satu sisi, Indonesia membangun kedekatan dengan Eropa melalui investasi, energi hijau, dan teknologi. Di sisi lain, jutaan petani sawit kecil Indonesia menghadapi risiko tersingkir dari rantai pasok global akibat regulasi yang berat dan sering tidak adil bagi negara berkembang.
Maka diplomasi dengan Eropa tidak boleh hanya bicara alutsista, baterai, dan investasi. Diplomasi itu juga harus membawa suara petani sawit, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, dan industri nasional. Jangan sampai Indonesia diterima di meja elite Eropa, tetapi kepentingan rakyat kecil justru tertinggal di luar ruangan.
Karena itu, diplomasi luar negeri yang penting tetap membutuhkan akuntabilitas di dalam negeri. Rakyat tidak cukup diberi foto karpet merah, jamuan kenegaraan, parade kehormatan, atau narasi bahwa Indonesia dihormati dunia. Rakyat perlu tahu hasilnya apa.
Berapa investasi yang benar-benar masuk? Teknologi apa yang diperoleh? Pasar apa yang terbuka? Energi apa yang diamankan? Kerja sama pertahanan seperti apa yang diperkuat? Berapa lapangan kerja yang tercipta? Siapa kementerian yang menindaklanjuti? Kapan manfaatnya dirasakan?
Di sinilah kritik publik menjadi relevan. Inti persoalannya bukan apakah Presiden boleh ke luar negeri. Tentu boleh. Bahkan perlu. Tetapi rakyat juga ingin melihat Presiden hadir di dalam negeri.
Ketika harga kebutuhan pokok masih menjadi beban, daya beli rakyat belum sepenuhnya kuat, lapangan kerja masih menjadi kecemasan, investasi masih butuh kepastian, birokrasi masih perlu pengawasan, dan program prioritas masih membutuhkan komando kuat, rakyat ingin merasa bahwa pemimpinnya juga hadir di rumah sendiri.
Dalam politik, kehadiran fisik adalah pesan. Presiden yang hadir di forum internasional memberi pesan bahwa Indonesia ingin dihormati dunia. Tetapi Presiden yang hadir di pasar rakyat, desa nelayan, sawah petani, pabrik buruh, sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, dan daerah tertinggal memberi pesan bahwa negara mendengar denyut kehidupan rakyatnya.
Keduanya penting. Negara besar tidak boleh hanya sibuk mengurus dalam negeri sampai lupa dunia. Tetapi negara besar juga tidak boleh terlalu sibuk berjalan ke luar negeri sampai rakyat merasa rumah sendiri kurang terurus.
Maka persoalannya bukan memilih antara luar negeri atau dalam negeri. Persoalannya adalah memastikan diplomasi luar negeri benar-benar pulang sebagai manfaat nyata bagi rakyat di dalam negeri.
Setiap perjalanan Presiden seharusnya menjawab tiga pertanyaan sederhana.
Apa kepentingan nasional yang diperjuangkan?
Apa hasil konkret yang diperoleh?
Bagaimana tindak lanjutnya di dalam negeri?
Jika kunjungan menghasilkan investasi, transfer teknologi, jaminan energi, kerja sama pertahanan, pasar ekspor, dukungan diplomasi Palestina, atau penguatan posisi Indonesia dalam tata dunia baru, rakyat akan lebih mudah memahami. Tetapi jika hasilnya tidak dikomunikasikan dengan jelas, perjalanan itu mudah dibaca sebagai seremoni elite.
Karena itu, pemerintah perlu membangun disiplin hasil dan disiplin komunikasi.
Pertama, bedakan kunjungan strategis dan kunjungan seremonial. Presiden sebaiknya hadir langsung hanya untuk agenda yang benar-benar membutuhkan otoritas kepala negara. Tidak semua forum harus dihadiri Presiden.
Kedua, perkuat pendelegasian. Menteri luar negeri, menteri koordinator, menteri teknis, wakil presiden, kepala lembaga, dan utusan khusus harus lebih banyak menjalankan diplomasi lanjutan. Presiden membuka pintu, tetapi birokrasi harus mengeksekusi.
Ketiga, buat laporan hasil diplomasi secara berkala. Setiap lawatan besar perlu memiliki scorecard: apa kesepakatannya, berapa nilai ekonominya, kementerian mana yang bertanggung jawab, kapan target realisasinya, dan apa manfaatnya bagi rakyat.
Keempat, pastikan rumah tetap terurus. Saat Presiden berada di luar negeri, koordinasi domestik tidak boleh melemah. Program prioritas, pengendalian harga, pelayanan publik, investasi, dan hubungan pusat-daerah harus tetap berjalan. Jika Presiden pergi, negara tidak boleh ikut pergi.
Kelima, Presiden perlu mengatur simbol kehadiran. Rakyat tidak hanya membaca kebijakan dari dokumen resmi. Rakyat juga membaca gestur. Kehadiran Presiden di tengah masalah domestik sering kali memberi rasa tenang dan memperkuat keyakinan bahwa negara tidak berjarak dari rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukan seberapa sering pesawat kepresidenan mendarat di Paris, Wina, Budapest, Moskow, Beijing, Washington, Riyadh, atau Tokyo. Ukurannya adalah apakah Indonesia mampu membawa pulang teknologi, investasi, pasar, lapangan kerja, keamanan energi, kekuatan pertahanan, dan posisi tawar yang lebih baik.
Indonesia memang harus hadir di meja dunia. Jika Indonesia tidak duduk di meja, Indonesia bisa menjadi menu dalam pertarungan kekuatan besar. Tetapi Indonesia juga harus hadir di rumah sendiri: di pasar rakyat, desa nelayan, sawah petani, pabrik buruh, sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, dan dapur keluarga.
Presiden boleh sering ke luar negeri, selama rakyat melihat hasilnya pulang ke dalam negeri.
Diplomasi luar negeri adalah kebutuhan negara besar. Tetapi legitimasi Presiden tetap diuji di dalam negeri.
Negara yang besar harus pandai berjalan ke dunia, tetapi tidak boleh lupa jalan pulang kepada rakyatnya.
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute