BANDUNG, BANDUNGASIA.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan komitmen penuh untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta mutu pelayanan publik. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut langsung atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara bertahap, sistematis, terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah,” kata Erwin.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Jumat, 10 Juli 2026. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian jawaban resmi Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, yang juga menjadi bagian krusial sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.
“Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan pengawasan internal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan sistem pengendalian internal sehingga pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang semakin transparan, akuntabel, efektif dan mampu mendukung pembangunan Kota Bandung yang maju, berdaya saing serta berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Erwin.
Dalam pemaparannya, Erwin menguraikan berbagai program prioritas untuk mengatasi isu strategis perkotaan, termasuk penambahan ruang terbuka hijau melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta pengadaan lahan. Selain itu, optimalisasi penanganan sampah akan diperkuat lewat digitalisasi layanan bank sampah, pengembangan program Kawasan Bebas Sampah, hingga edukasi pemilahan langsung dari sumbernya.
“Pemerintah kota fokus melakukan langkah nyata di lapangan, mulai dari penguatan tata kelola lingkungan hidup, perluasan ruang terbuka hijau, hingga implementasi teknologi digital untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dari hulu ke hilir,” tutur Erwin.
Mengenai sektor infrastruktur fisik, Pemkot Bandung memprioritaskan pengendalian banjir secara intensif melalui pembangunan sumur resapan, sumur imbuhan, taman resapan, saluran vegetasi ramah lingkungan, serta pemeliharaan drainase berkala. Sementara untuk mengurai kemacetan lalu lintas, pemerintah mendorong integrasi antarmoda transportasi yang terhubung dengan rencana pembangunan LRT maupun Bus Rapid Transit (BRT), mencakup penyelarasan jaringan layanan, kelembagaan, dan sistem pembayaran digital.
“Segala masukan dari pihak legislatif mengenai mitigasi banjir dan penanganan kemacetan menjadi dasar bagi kami untuk mengakselerasi program integrasi transportasi publik dan penguatan infrastruktur drainase ramah lingkungan di seluruh wilayah Kota Bandung,” pungkas Erwin. (yug)