BANDUNGASIA.com : Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menggunakan peluru tajam dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekusi Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara, Senin 11 April 2022.
“Kami sudah siapkan, tentunya pelayanan kami ke depankan ke seluruh peserta demo dan tidak gunakan peluru tajam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengikuti arahan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang meminta aparat tidak represif terhadap peserta aksi hingga menggunakan peluru tajam.
Menurut Zulpan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan personil untuk mengawal aksi tersebut. Meski begitu, ia masih enggan mengungkap jumlah personel yang akan bersiaga.
“Polda Metro Jaya siap mengamankan ya. Kami akan menurunkan kekuatan sebanding dengan kekuatan yang melakukan kegiatan,” kata Zulpan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Ahad 10 April 2022.
Kombes Zulpan memastikan, pelaksanaan unjuk rasa akan dikawal dengan baik dan humanis oleh kepolisian. Sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, sehingga tidak berimbas pada aktivitas masyarakat di bulan suci Ramadan.
“Pengamanan demo kami secara humanis,” katanya.
Dalam aksi besok Senin 11 April 2022, BEM SI mengusung 6 tuntutan;
1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara;
2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan;
3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;
4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait;
5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia;
6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.(bda)